Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diposisikan sebagai kebijakan strategis untuk membangun generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Namun di tengah pelaksanaannya, berbagai persoalan yang mencuat menjadi alarm serius bagi tata kelola kebijakan publik.
Laporan mengenai distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga kesiapan teknis yang belum optimal menunjukkan bahwa implementasi program sebesar ini membutuhkan perencanaan yang jauh lebih matang. Kebijakan publik tidak cukup berhenti pada perumusan visi besar, tetapi harus diuji oleh kesiapan sistem di lapangan.
Yang lebih krusial adalah aspek pengelolaan anggaran. Program dengan skala nasional tentu menyerap dana yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus berjalan efektif untuk mencegah potensi pemborosan maupun penyimpangan.
Pengalaman berbagai program sosial sebelumnya menunjukkan bahwa celah tata kelola sering kali muncul pada tahap distribusi dan pengadaan. Oleh karena itu, keterbukaan data penerima manfaat, sistem pelaporan yang akuntabel, serta audit yang independen menjadi kebutuhan mendesak.
MBG juga seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proyek pembagian makanan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem kebijakan pangan dan kesehatan nasional. Tanpa integrasi dengan sektor pertanian, UMKM pangan, serta penguatan rantai pasok lokal, program ini berisiko berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.
Kritik terhadap pelaksanaan MBG bukan berarti menolak tujuan besarnya. Justru pengawasan yang ketat adalah bentuk tanggung jawab publik untuk memastikan program benar-benar memberi manfaat. Ketika persoalan muncul, respons yang cepat dan transparan dari pemerintah menjadi indikator komitmen terhadap perbaikan.
Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam setiap kebijakan publik. Jika berbagai masalah tidak ditangani secara terbuka dan profesional, kepercayaan itu dapat tergerus.
MBG adalah program dengan niat besar. Namun niat baik harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, pengawasan yang konsisten, serta evaluasi yang jujur. Di sinilah kualitas kepemimpinan dan sistem diuji—apakah mampu memperbaiki kekurangan, atau justru membiarkan persoalan berulang.
Pada akhirnya, masa depan generasi tidak boleh menjadi ruang coba-coba kebijakan. Program sebesar ini harus berjalan dengan standar tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
— Redaksi Barak Post
