BARAKPOST.CO || BANDAR LAMPUNG, 15 Juni 2026 – Aliansi Lampung Tarik Mandat menggelar aksi massa di depan Kantor Gubernur Lampung dan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026). Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk persoalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di daerah maupun secara nasional.
Dalam aksi tersebut, Advokasi Bela Rakyat (ABR) Indonesia ditunjuk sebagai tim advokasi hukum yang bertugas mengawal jalannya demonstrasi serta memberikan pendampingan hukum kepada peserta aksi apabila diperlukan. Kehadiran tim advokasi menjadi bagian dari upaya memastikan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung sesuai koridor hukum dan hak-hak peserta aksi tetap terlindungi.
Aliansi Lampung Tarik Mandat menargetkan adanya dialog langsung dengan pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Lampung. Massa aksi menginginkan seluruh perwakilan demonstran dapat berdialog di dalam Gedung DPRD sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka. Sementara itu, capaian minimal yang diharapkan adalah adanya pernyataan sikap resmi dari pihak terkait apabila dialog tidak dapat terlaksana secara maksimal.
Selain itu, aliansi juga telah menyiapkan langkah mitigasi dengan menggandeng lembaga bantuan hukum guna memastikan setiap tahapan aksi berjalan aman dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam struktur pelaksanaan aksi, Tareh bertindak sebagai Jenderal Lapangan (Jenlap), sementara koordinasi massa dilakukan oleh masing-masing koordinator lapangan dari setiap lembaga yang tergabung. Dukungan kesehatan disiapkan oleh unsur mahasiswa kesehatan dari Akfar dan Poltekkes, sedangkan publikasi dan dokumentasi media difasilitasi oleh Teknokra.
Salah satu anggota Tim Advokasi ABR Indonesia, Ahyar, menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan kebebasan berpendapat masyarakat terlindungi serta mengawal setiap proses penyampaian aspirasi agar berjalan tertib.
“Kami dari Tim Advokasi Bela Rakyat Indonesia hadir untuk memastikan hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengingatkan seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan menjadikan demonstrasi sebagai ruang perjuangan yang bermartabat,” ujar Ahyar.
Ahyar juga menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu fokus kritik massa aksi. Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh apabila dalam pelaksanaannya ditemukan persoalan distribusi, kualitas, maupun efektivitas manfaat yang diterima masyarakat.
“Program MBG pada prinsipnya merupakan kebijakan yang baik. Namun apabila dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai persoalan di daerah, termasuk di Lampung, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi terbuka dan menyeluruh. Jangan sampai anggaran besar yang digelontorkan tidak berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Tareh selaku Jenderal Lapangan menyatakan bahwa aksi yang digelar pada hari ini bukanlah akhir dari gerakan yang dibangun oleh Aliansi Lampung Tarik Mandat. Ia mengungkapkan bahwa setelah aksi berlangsung, aliansi akan melakukan konsolidasi lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya.
“Aksi hari ini merupakan bentuk awal dari penyampaian aspirasi masyarakat. Setelah ini kami akan melakukan konsolidasi bersama seluruh elemen yang tergabung dalam aliansi. Jika tuntutan yang kami sampaikan tidak mendapat respons yang serius, maka kami akan menyiapkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar,” kata Tareh.
Menurutnya, berbagai persoalan yang menjadi perhatian massa, termasuk implementasi program MBG dan isu-isu kesejahteraan masyarakat lainnya, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Aksi yang mengusung atribut berwarna hitam dan almamater kampus tersebut berlangsung dengan pengawalan dari aparat keamanan dan tim advokasi. Hingga berakhirnya kegiatan, massa aksi tetap menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan publik yang dinilai belum berpihak secara optimal kepada kepentingan masyarakat.
Melalui gerakan Lampung Tarik Mandat, peserta aksi berharap pemerintah tidak hanya mendengar aspirasi yang disampaikan, tetapi juga mengambil langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan yang menjadi kegelisahan masyarakat Lampung dan Indonesia secara umum.
(Red)
