BARAKPOST.CO || LAMPUNG — 18 Mei 2026 – Maklumat Kapolda Lampung untuk menindak tegas pelaku kriminalitas jalanan memicu respons mendalam dari benteng kultural Marga Keratuan Melinting. Dua tokoh lintas generasi dari salah satu marga adat di Lampung ini secara bersamaan menyuarakan dukungan prinsipil, sekaligus memberikan catatan kritis yang tajam terkait kepatuhan regulasi dan efektivitas pelayanan kepolisian di lapangan.
Pernyataan berwibawa tersebut keluar dari lisan H. Ismail (Minak Radin)Sang lendaris, tokoh adat karismatik yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tebing, Kecamatan Melinting, serta Amir Salim, representasi pemuda Marga Melinting yang memegang tongkat komando sebagai Kepala Perwakilan Media Nasional TB INTERPOL Lampung.
Minak Radin: Marwah Adat Taruhannya, tetapi Aparat Wajib Patuhi Perkap
Tokoh legendaris Marga Keratuan Melinting, H. Ismail, yang menyandang gelar adat “MINAK RADIN, menegaskan bahwa keselamatan publik dan petugas di lapangan adalah hukum tertinggi yang tidak boleh dinegosiasikan. Namun, sebagai pemimpin yang mengakar di akar rumput, ia memperingatkan agar instrumen hukum tidak digunakan secara eksesif.
“Atas nama Pribadi dan masyarakat serta koridor adat, saya mendukung penuh perintah Kapolda Lampung untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi bajingan jalanan yang membahayakan nyawa warga.
Namun ingat, ketegasan itu harus proporsional dan selaras dengan bobot kejahatan. Kita ingin menegakkan keadilan, bukan menciptakan ruang kesewenang-wenangan,” tegas Minak Radin dengan nada bertenaga, Senin (18/5/2026).
Kepala Desa Tebing ini mengingatkan, marwah institusi kepolisian justru dinilai dari kepatuhannya terhadap regulasi formal saat mengeksekusi tugas di lapangan, terutama Peraturan Kapolri (Perkap).
“Aparat tidak boleh melawan hukum demi menegakkan hukum. Undang-Undang dan Perkap adalah pembatas antara negara dan pelaku kriminal. Jika polisi bertindak tegas, adil, dan tanpa tebang pilih, saya pertaruhkan wibawa adat dan struktural desa untuk berdiri di garda terdepan mendukung penuh kepolisian,” imbuh sang tokoh adat.
Amir Salim: Bongkar Akar Begal, Evaluasi Total ‘Quick Response’ Lapangan
Senada dengan sang senior, Amir Salim, Putra Daerah Marga Keratuan Melinting yang juga menjabat sebagai Kabid Humas Ukhuwah Al-Fatah Rescue (UAR) Lampung, membedah anatomi kejahatan jalanan (C3) dari perspektif sosiologis dan taktis kepolisian.
Amir membenarkan basis analisis Kapolda Lampung bahwa peta kriminalitas jalanan saat ini mayoritas digerakkan oleh destruksi ketergantungan narkoba, bukan lagi faktor ekonomi murni. Oleh karena itu, ia menuntut fungsi preemtif Intelkam dan Bhabinkamtibmas diperkuat di zona merah. Kendati demikian, Amir melayangkan kritik tajam terkait lambatnya eksekusi taktis di tingkat operasional bawah.
“Ruh dari visi Presisi Kapolri adalah quick response (respons cepat). Kami dari elemen pemuda pernah menyodorkan laporan A1 terkait peredaran narkoba, lengkap dengan dokumentasi foto barang bukti hingga koordinat GPS yang sangat presisi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan respons aparat belum secepat taktik kejahatan itu sendiri. Akselerasi ini yang harus dievaluasi total,” cecar Amir Salim secara objektif.
Menurut Amir, di era digitalisasi informasi, kelambatan sekecil apa pun dalam merespons aduan akurat masyarakat dapat meruntuhkan kepercayaan publik (public trust) dan memicu apatisme massal dalam menjaga Kamtibmas.
Sinergi Kultural-Institusional Menuju Lampung Kondusif
Sikap responsif, kritis, dan berwibawa yang ditunjukkan oleh dua tokoh Keratuan Melinting ini menjadi cetak biru (blueprint) ideal sinergisitas antara masyarakat hukum adat dan Polri.
Ruang publik yang aman dinilai hanya akan tercipta jika masyarakat proaktif dan sadar hukum, sementara institusi kepolisian berkomitmen menjalankan fungsi pelayanan tanpa kompromi dari tingkat Polres hingga Polsek jajaran.
(red-Arief)
